Pasien Jamkesda Tetap Disuruh Bayar

Kajen, (Koran Lacak) - Diduga tidak adanya penjelasan yang jelas dari pihak Puskesmas Kesesi 1, tentang Peraturan mengenai pasien Jaminan kesehatan daerah (JAMKESDA)  salah satu pasien yang memiliki kartu JAMKESDA, harus tetap mengeluarkan biaya perawatan.

Berawal dari informasi yang diberikan oleh salah satu keluarga pasien  yang minta namanya dirahasiakan  kepada Koran Lacak, mengenai ketidak jelasan tentang apa yang sudah menjadi hak setiap pasien pemilik kartu JAMKESDA, pasalnya meski memiliki kartu tersebut pihak nya tetap harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 245.000,- untuk biaya perawatan.

Disampaikan lebih lanjut, bermula saat ia membawa adiknya yang terkena  demam berdarah untuk dirawat dipuskesmas tersebut, dan mendaftar sebagai pasien JAMKESDA, karena dari pihak Puskesmas mengatakan pada saat itu bahwa untuk pasien penderita DB dengan trombosit rendah pasien disarankan untuk dirujuk ke Rumah sakit, karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada dengan sebelumnya memberikan deposit biaya sebesar Rp. 200.000,- dan Rp 45.000.

Dari informasi tersebut kemudian Koran Lacak konfirmasi ke PUSKESMAS KESESI 1 bersama kakak pasien dengan membawa bukti pembayaran (kwitansi) dan kartu JAMKESDA. dari konfirmasi tersebut diketahui adanya keterangan yang berbeda  terkait hal itu, Kasubag TU Y. A. Sudiyono didampingi bagian administrasi rawat inap Mimit.

Y ditemui sesaat sebelum kepala Puskesmas memberikan keterangan bahwa pasien JAMKESDA bisa dilayani setelah ada foto copy kartu JAMKESDA  dan foto copy kartu keluarga atau dalam 2 x 24 jam kami tunggu kelengkapan persyaratan itu, namun kenyataannya pasien terkendala dalam hal pengurusan persyaratan tersebut yang harus terlebih dulu rawat inap dan tidak ada keterangan dalam kurun waktu 2 x 24 jam.

Sudiyono juga memaparkan kalau uang tersebut sudah tidak bisa dikembalikan karena sudah terlanjur di setorkan ke DINKES. Saat di konfirmasi diruang yang sama dr. Novan Adi selaku kepala PUSKESMAS KESESI 1 malah melempar tanggung jawab ke pihak dinas kesehatan (DINKES) kab. Pekalongan dengan alasan uang yang sudah dibayarkan tidak bisa dikembalikan walaupun Pasien tersebut adalah peserta JAMKESDA.

Ditempat terpisah Wito selaku lembaga swadaya masyarakat (LSM) APIK tidak membenarkan hal itu karena menyalahi peraturan daerah (PERDA) yang ada dan harus ada tindakan dari dinas terkait. “ ini masalah serius dan harus ditindak lanjuti apalagi mengenai rakyat kecil, pihak PUSKESMAS ataupun Rumah sakit harus memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya tentang mekanisme pasien peserta JAMKESDA,JAMKESMAS ataupun ASKES,” tukasnya. (Rudito)