Plat Mobil Dinas Disulap Jadi Pribadi

Mobil dinas,Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal yang diganti dengan plat pribadi. (foto ; rico)

Harjo Yiyatno, Ketua LSM BINUS

Tegal, (Koran Lacak) - Penggantian warna plat mobil dinas yang dilakukan Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal dari Fraksi Demokrat merupakan pelanggaran dan bisa diberikan sanksi. Hal itu dikatakan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bintang Nusantara, Harjo Yiyatno, menanggapi adanya penggantian warna plat mobil dinas.

 “Ya jelaslah itu pelanggaran. Plat yang diganti itu kan bukan plat yang dikeluarkan polri,” katanya. berdasarkan UU lalu-lintas No 20 tahun 2009, Pasal 280 jo pasal 68 ayat 1, kendaraan motor tidak dipasangi TNKB yang ditetapkan Polri akan dikenai denda.

Menurutnya, dalam hal ini jajaran Sat Lantas Polres Tegal Kota harus tanggap dan menindak tegas terhadap kendaraan roda dua maupun empat yang menggunakan TNKB yang bukan dikeluarkan Polri.  “Pemilik kendaraan harus memasang TNKB sesuai spektek aslinya. Jika tidak mengindahkan, Polisi harus menindak dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” katanya.

Harjo mengatakan, pergantian warna plat mobil dinas yang dilakukan oknum Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal itu sangat memalukan dan mencontohkan karaktrer pejabat yang suka memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi.

“Kalau mau punya mobil pribadi dengan plat hitam belilah pakai uang sendiri. Jangan mobil dinas plat merah diganti hitam. Itu memalukan!. Tindakan itu juga menunjukkan kalau oknum pejabat itu suka memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi,” katanya.

Ia menilai tindakan oknum Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal tersebut merupakan akses dari lemahnya pengawasan yang dilakukan Pemkot Tegal terhadap para pejabat yang diberikan hak menggunakan aset milik pemerintah.

“Kalau memang Pemkot Tegal getol melakukan pengawasan, mungkin Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal itu tidak akan berani mengganti plat mobil dinas. Tapi kenyataannya pemkot Tegal tidak peduli dengan hal itu,” katanya. Untuk itu, Ketua LSM BINTANG NUSANTARA meminta kepada Pemkot Tegal bersama Satlantas Polres Tegal Kota dapat menindak oknum Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal tersebut karena dinilai telah melanggar aturan. “Pergantian plat itukan melanggar undang-undang. Kita minta polisi dan Pemkot Tegal bertindak. Kenapa dibiarkan hal seperti itu,” tambahnya.

Dari hasil temuan Tim Investigasi Koran Lacak, mobil dinas milik Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal bernomor polisi G 9506 N berubah warna menjadi plat hitam. Awalnya mobil Toyota Kijang Inova warna hitam itu berplat merah, namun saat ini berubah menjadi plat hitam. Proses pemalsuan tersebut terjadi dengan cara merubah plat nomor dinas warna merah dengan plat nomor warna hitam sehingga terkesan menjadi mobil pribadi.

Ironisnya, mobil yang dibeli dari uang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal itu, digunakan untuk mendaftar Calon legislatif (Caleg) di KPU Kota Tegal pada hari senin (22/04-2013).

Fasilitas mobil dinas (modin) yang dipinjamkan untuk anggota DPRD Kota Tegal, semestinya bertujuan menunjang kinerja para wakil rakyat. Selain itu, Modin yang dibeli melalui uang rakyat tersebut tidak boleh dirubah dengan plat hitam layaknya mobil pribadi.

Namun tindakan penggantian pelat mobil dinas menjadi mobil pribadi ini seakan di diamkan tanpa sanksi yang tegas. Padahal DPRD Kota Tegal merupakan lembaga yang menentukan berbagai peraturan daerah di Kota Tegal. Tindakan melanggar dengan mengganti pelat nomor kendaraan dinas menjadi pelat warna hitam (pribadi-red) tentu membuat publik semakin kecewa.

Saat dikonfirmasi Koran Lacak, Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal, Hendria Priatmana, SE, dirinya mengakui telah mengganti plat mobil dinasnya dengan plat pribadi, dengan alasan untuk kepentingan fraksi mendaftar Caleg di KPU.

“ Saya mengganti plat merah menjadi plat hitam lantaran untuk kepentingan fraksi bukan untuk kepentingan pribadi. Bukan hanya saya saja yang kerap melakukan penggantian plat dinas menjadi plat pribadi. Anggota DPRD yang lainnya juga sama sering mengganti plat mobil dinasnya. Seperti fraksi PKB juga melakukan hal semacam itu,” bebernya. (Rico/Teddy)